Danantara Indonesia Klarifikasi Isu Akuisisi Saham Mayoritas BCA
DIKSI.CO – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membantah isu akuisisi mayoritas saham bank swasta terbesar di RI, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.
Dalam pernyataan tegas, CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani membantah kabar tersebut dan memastikan bahwa tidak ada rencana akuisisi saham mayoritas BCA oleh Danantara.
Hal itu disampaikannya kepada awak media usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
“Enggak ada,” tgeas Rosan, Selasa (19/8/2025).
Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut oleh awak media, Rosan enggan memberikan komentar tambahan dan langsung meninggalkan lokasi.
Isu ini mencuat setelah beredar kabar bahwa negara melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia berencana melakukan pengambilalihan paksa terhadap 51 persen saham BCA.
Rumor tersebut dikaitkan dengan sejarah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah diterima BCA saat krisis moneter 1998, serta program divestasi yang dianggap masih menyisakan persoalan.
Namun, berbagai pihak menilai bahwa wacana ini sangat berisiko.
Infobank Policy Brief bahkan merilis delapan alasan utama mengapa wacana ini harus dihentikan, antara lain:
1. Merusak kepercayaan pasar dan stabilitas investasi,
2. Melanggar prinsip kedaulatan hukum karena urusan BLBI telah tuntas secara hukum,
3. Mengancam kepemilikan publik terhadap BCA,
4. Meningkatkan risiko keuangan bagi negara,
5. Mematikan inovasi dan efisiensi sektor perbankan,
6. Menimbulkan potensi rush atau penarikan dana besar-besaran oleh nasabah,
7. Memicu ketidakpercayaan sistemik terhadap industri perbankan nasional,
8. Urusan BLBI terhadap BCA telah ditutup secara konstitusional melalui TAP MPR.
Pengamat ekonomi menilai bahwa narasi akuisisi paksa terhadap BCA tidak hanya berpotensi menciptakan ketidakpastian di sektor keuangan, tetapi juga mengganggu iklim investasi dan kredibilitas pemerintah dalam menjaga kepastian hukum dan pasar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tambahan dari pihak pemerintah maupun pemegang saham mayoritas BCA terkait isu tersebut. (*)